WartaSugesti.com | Papua – Papua bersuara, meminta TNI POLRI dan DPRI serta kabinet Indonesia Bersatu dibawah Prabowo Subianto nanti bertanggung jawab tentang keberlangsungan Referendum sekarang ini.
Selain dari itu, diharapkan lagi antara TPNPB OPM dan TNI POLRI kondusif untuk mengawal referendum papua merdeka, tidak ada lagi saling bunuh saling tumpas.
Papua sudah darurat, Aspirasi referendumnya masyarakat dan mahasiswa Papua sudah menyampaikan secara sepihak kepada pemerintah Indonesia cuma tidak ada komentar atau tanggapan dari pihak terkait.
Negara Timor Leste Sudah Berdiri Sendiri, Papua Masih Jongkok
Secara umum dan secara khusus mahasiswa Papua di Jawa menuntut Referendum di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta 1 Desember 2016 ini juga Belum di tanggapi oleh oknum Pemerintah Indonesia sampai sekarang data aspirasinya masih ada.
Yang berkaitan dengan Aksi mahasiswa Papua di Jakarta 1 Desember 2016 lalu TPNPB OPM tiap-tiap KODAP sesuai berdasarkan jumlah kabupaten yang ada di Papua sudah diambil alih untuk melakukan perlawanan.
Israel Dilaporkan Melakukan Pembantaian Besar-besaran
Karena mahasiswa Papua di Jakarta 1 Desember 2016 sudah menyampaikan aspirasi sesuai mau untuk melakukan kegiatan referendum sekarang.
Sayangnya pemerintah Indonesia kelemahan menanggapi hal itu selalu gagal baik di tingkat Daerah. Provinsi , Pusat apa lagi di tingkat nasional dan internasional sampai untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua di Jakarta.
Berdasarkan Perjanjian TNI POLRI dan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan kegiatan operasi militer di Papua itu bukan hal baru tetapi sudah sejak lama begitu cuma Prabowo Subianto tidak jawab sesuai Aspirasinya masyarakat dan mahasiswa Papua tidak sesuai sehingga saat ini masih ada kacau balau situasi saat ini.
Situasi ini di wilayah kepulauan Papua pada umumnya pemerintah membangun sebuah gedung atau jalan jembatan masyarakat juga ikut cek data sesuai aspirasi masyarakat dan mahasiswa Papua yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok.
Saat ini Minggu 30 Juni 2024 juga Pemerintah Indonesia tetap melakukan perlawanan dengan masyarakat adat Papua setempat salahnya adalah Penolakan masuk PT. Tebu yang di bagian Merauke seperti itu.
Kemudian ada masyarakat adat Papua yang dihuni di dekat dengan PT. Freeport Indonesia dari dulu Aspirasi dituntut untuk segera ditutup.
Jelas bahwa hal itu selalu ada dan perintah janji bahwa Papua Merdeka atau lepas dari Indonesia lalu ditutup kembali.
Jadi Pertanyaan adalah kenapa Pemerintah Indonesia janjikan masyarakat Papua dibayar pake uang dan kenapa sih masyarakat selalu menuntut Referendum sekarang tetapi pemerintah janjikan Papua bakal mereka dikutip dari laman Kominfo Provinsi Papua dua bulan lalu.
Tulisan Amandus Doo di Papua.
Tim Redaksi