WartaSugesti.com | OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menghadapi masalah serius terkait kekurangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada empat sekolah di OKI, Sumatra Selatan.
Menurut laporan terbaru per 31 Desember 2023, saldo Kas Dana BOS mengalami penurunan signifikan menjadi Rp257.449.283,82, turun sebesar Rp10.792.957,00 atau 4,02% dari tahun sebelumnya.
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)Nomor: 50.B/LHP/XVIII.PLG/05/2024 tahun 2023. mengungkapkan bahwa empat Bendahara BOS dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten OKI memiliki kekurangan dana BOS total mencapai Rp16.912.732,00.
Berikut adalah rincian dana yang disebutkan oleh keempat sekolah yang mengalami kekurangan dana BOS:
1. SMPN 2 Teluk Gelam Kekurangan Rp11.675.939,00
Belanja Alat Tulis Kantor (BOS Kinerja): Rp7.079.967,00
Belanja Bahan Cetak (BOS Kinerja): Rp255.972,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOS Kinerja): Rp200.000,00
Service Printer (BOS Reguler): Rp150.000,00
Kegiatan MKKS (BOS Reguler): Rp330.000,00
Service AC (BOS Reguler): Rp1.600.000,00
Belanja Jasa Pemeliharaan, Instalasi Air (BOS Reguler): Rp1.560.000,00
Langganan Majalah KRS (BOS Reguler): Rp300.000,00
Langganan Koran (BOS Reguler): Rp200.000,00
2. SMPN 1 Kayuagung – Kekurangan Rp500.000,00
Belanja konsumsi kegiatan sekolah
3. SDN 2 Batu Ampar – Kekurangan Rp1.103.793,00
Belanja listrik: Rp673.793,00
Belanja bahan kimia: Rp430.000,00
4. SDN 2 Teloko Kayuagung Kekurangan Rp3.633.000,00
Belanja Cetak Pengadaan (BOS Reguler): Rp660.000,00
Belanja Buku Umum (BOS Reguler): Rp160.000,00
Belanja Bahan Pembersih (BOS Reguler): Rp820.000,00
Belanja Taplak Meja (BOS Reguler): Rp600.000,00
Belanja Bangunan Parkir (BOS Reguler): Rp1.325.000,00
Belanja Tabung Gas (BOS Reguler): Rp60.000,00
Total kekurangan dana BOS pada keempat sekolah tersebut mencapai Rp16.912.732,00.
Dengan rincian tersebut, diharapkan tindakan perbaikan dan peningkatan pengelolaan dana BOS dapat segera dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana sekolah.
Saldo Kas Dana BOS: Rp244.297,00
Enam transaksi belanja tanpa bukti pertanggungjawaban.
Kekurangan dana BOS ini menyoroti masalah pengelolaan dan penatausahaan dana yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Semoga langkah-langkah perbaikan segera dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di Kabupaten OKI.
Hal ini di tanggapi oleh, Serikat Pemuda Dan Masyarakat Sumsel (SPM) Yovie Meitaha mengecam tindakan yang merugikan pendidikan dan menuntut langkah-langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini.
Menurut Serikat pemuda dan masyarakat Sumsel (SPM ) Yovie Meitaha mengatakan.
“Kami menuntut agar pihak terkait segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
“Kekurangan dana BOS merupakan pelanggaran serius terhadap kebijakan pendidikan dan kami mendesak agar pelaku yang bertanggung jawab atas kejadian ini ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku.” ujar Yovi Meitaha Jumat/26/juli/2024.pukul 14:00 Wib.di depan kantor DPRD Oki.
Yovie meitaha menuntut pihak terkait untuk segera mengambil tindakan tegas dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan keberlangsungan pendidikan yang berkualitas merupakan kunci bagi masa depan bangsa.
“Kami menuntut Investigasi menyeluruh terhadap kekurangan dana BOS pada empat sekolah tersebut. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dana BOS. Peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di seluruh sekolah. Perlindungan hak pendidikan bagi seluruh siswa di Kabupaten OKI,” tutur Yovi Meitaha
“Kami menuntut agar pihak terkait segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kekurangan dana BOS merupakan pelanggaran serius terhadap kebijakan pendidikan dan kami mendesak agar pelaku yang bertanggung jawab atas kejadian ini ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku,” bebernya.
“Dan apabila ini lambat di tindak lanjuti kami akan mengadakan aksi demo ke kajati Sumatra Selatan untuk mengusut kasus ini,” tutup Yovi Meitaha.
Dengan adanya sorotan ini, diharapkan pihak terkait segera bertindak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di Kabupaten OKI guna mendukung pendidikan yang berkualitas bagi generasi masa depan.
Media Akan terus memantau dan akan menyampaikan berita ini secara berkala. (indra)
