WartaSugesti.com | SAMPANG – Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Markas Wilayah (Mawil) Sampang H. Sujai Tansil, menyoroti kinerja Penjabat (Pj) Bupati Sampang Rudi Arifianto.
Bagaimana tidak, masa jabatan Pj Bupati Sampang, hampir berakhir, namun sejumlah persoalan serius terkait proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 masih menyisakan Problem yang sangat serius
Proyek yang hampir habis masa kontraknya, namun pekerjaan belum selesai, terus menuai kritik, terlebih karena dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Selain itu, ia juga mengkritik ketidakpastian respons dari PJ Bupati Rudi Arifianto yang hingga kini belum memberikan jawaban atas masalah yang terus berkembang.
Selain Kinerja Pj Bupati, sorotan tajam juga ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, yang dinilai tidak cukup aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek tersebut.
H. Sujai menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja DPRD yang dianggap tidak optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
H. Sujai menegaskan bahwa DPRD Sampang harus segera bertindak dan tidak hanya mengandalkan laporan administratif tanpa turun langsung ke lapangan untuk mengawasi kondisi proyek-proyek APBD yang masih berjalan. Menurutnya, pengawasan yang lemah berpotensi menimbulkan masalah lebih besar.
“DPRD harus bertindak tegas. Jangan cuma duduk diam dan menunggu laporan, harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi proyek yang sedang berjalan. Ini sudah sangat mendesak. Jangan sampai DPRD cuma menjadi lembaga yang ‘tidak terlihat,” kata H. Sujai dengan nada geram, Selasa 24/12/2024.
Ia juga menyoroti adanya kontraktor yang tidak memenuhi spesifikasi kontrak dan proyek yang berjalan lambat.
H. Sujai mendesak DPRD agar segera mengidentifikasi kontraktor bermasalah dan mengevaluasi proyek-proyek yang hampir habis masa kontraknya.
H. Sujai mengusulkan agar kontraktor yang gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak harus diberikan sanksi tegas, termasuk di-blacklist dari proyek-proyek APBD Tahun 2024.
Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian dalam penyelesaian proyek bisa menambah beban kepada masyarakat.
“Jika ada kontraktor yang tidak menepati kontrak, harus ada sanksi tegas. Blacklist mereka agar tidak bisa ikut serta dalam proyek-proyek APBD ke depannya. Ini penting agar tidak ada lagi praktik yang merugikan rakyat,” tegas H. Sujai
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, PJ Bupati Rudi Arifianto belum memberikan jawaban terkait masalah-masalah yang diangkat oleh masyarakat dan LKPK.
Meskipun masa jabatannya hampir berakhir, keengganannya untuk memberikan penjelasan terkait perkembangan proyek APBD tahun 2024 semakin menambah rasa kecewa publik.
“Pak Rudi masih punya waktu untuk memastikan bahwa semua proyek selesai dengan baik. Kalau sampai sekarang beliau belum memberikan jawaban, itu menunjukkan kurangnya transparansi dan rasa tanggung jawab terhadap rakyat,” Tegas H. Sujai
H. Sujai menegaskan bahwa masyarakat Sampang berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan dan berharap pemerintah melakukan audit terhadap seluruh proyek yang sedang berjalan.
Publik menantikan adanya laporan yang jelas mengenai status proyek-proyek tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan, dan harus ada transparansi yang lebih besar dalam setiap tahapan proyek,” ungkap Ketua LKPK.
Dengan waktu yang semakin sempit, masyarakat Sampang semakin mendesak agar DPRD dan pemerintah daerah bertindak cepat.
Mereka berharap agar proyek-proyek yang hampir habis masa kontraknya bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan. Semua pihak kini menantikan langkah nyata yang akan diambil oleh pemerintah daerah dan DPRD Sampang.
Dengan masa jabatan PJ Bupati yang hampir berakhir dan keengganannya memberikan jawaban, banyak yang bertanya-tanya apakah masalah ini akan segera diselesaikan atau justru dibiarkan begitu saja.
Apakah PJ Bupati dan DPRD Sampang akan bertindak tegas sebelum masa jabatan Rudi Arifianto berakhir?
Semua mata kini tertuju pada langkah terakhir yang akan diambil oleh pemerintah daerah. (Rom)
*Fakta atau Hoaks?
Untuk konfirmasi, hak koreksi dan hak jawab hubungi Redaksi 08992870079.
Ikuti saluran WhatsApp WartaSugesti.com untuk update berita-berita terkini.
