WartaSugesti.com // Pekanbaru – Gubernur Riau, Abdul Wahid M.Si secara resmi mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Evenri Sihombing menggantikan Kepala BPKP Riau sebelumnya, Kwinhatmaka yang memasuki masa purna bakti.
Pengukuhan ditandai dengan penandatanganan berita acara di Gedung Pauh Janggi Gubernuran Riau Senin (11/8/2025) pagi.
Baca juga : Dugaan Salah Gunakan Dana Desa, LSM Akan Laporkan Kades Talunblandong Mojokerto
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (Polkamhum PMK) DR Sally Salamah mengapresiasi dan berterimakasih kepada Pemprov Riau karena telah menpasilitasi pengukuhan.
“Kami berharap kepala perwakilan yang baru dapat diterima sebagai mitra kerja dari stakeholder yang ada di Riau. Kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini antara pemerintahan provinsi kabupaten kota serta seluruh stakeholder dengan perwakilan BPKP bisa terus ditingkatkan,” tuturnya.
Dikatakannya, momen ini dapat memperkuat komitmen seluruh aparat pemerintah untuk bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan dan fokus kepada pelayanan masyarakat dengan tetap mengedepankan akuntabilitas BPKP.
“BPKP hadir bukan hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai mitra strategis yang siap mendukung seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja BPKP provinsi Riau,” lanjutnya.
Ia menyebut, tekanan ekonomi global saat ini berpotensi untuk mengganggu kualitas hidup masyarakat terutama untuk kelas menengah ke bawah, dan untuk mengantisipasi kondisi tersebut peran pemerintah dalam mengoptimalkan belanja menjadi sangat penting untuk menstimulasi ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat tidak hanya peran pemerintah pusat tetapi juga memerlukan dukungan seluruh pemerintah daerah.
“Pengawasan perencanaan pembangunan daerah menjadi program prioritas pengawasan BPKP pada tahun 2025,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid M.Si mengatakan BPKP Riau selama ini telah banyak membantu pemerintah secara profesional dalam memperkuat tata kelola dan peningkatan akuntabilitas.
“Pemerintah Provinsi Riau akan terus memperkuat kolaborasi dengan BPKP khususnya dalam implementasikan sistem pengendalian internal pemerintah secara konsisten dan semua perangkat daerah, mendorong pencegahan KKN secara sistematis mengoptimalisasi fungsi pengawasan untuk memastikan keberhasilan program strategi daerah, peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” kata Gubernur Wahid.
Gubri Wahid meminta kepada BPKP agar dibantu bagaimana pemerintah provinsi Riau ini bisa menggunakan dan mengelola keuangan secara transparan terutama untuk kepentingan rakyat.
“Terkadang kita ingin membantu rakyat tapi salah prosedur. Kami butuh pembimbingan dan arahan kerjasama yang baik kami percaya dengan komitmen bersama BPKP. Program Riau akan menjadi teladan pengawasan internal yang fungsional independen dan konstruktif serta menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan Riau yang berdaya saing dan berkeadilan,” pungkasnya
Penulis : Hendri
