WartaSugesti.com // Banjarmasin – Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, pasti ada sebab – akibatnya. Kalau yakin Tuhan maha sempurna, maka segala yang sudah diciptakan Tuhan sempurna adanya. Alam raya itu sendiri, adalah wajah dan perwujudan nyata dari Tuhan.
Tidak perlu disesali, apalagi oleh para pemimpin, sebab bencana ekologi, buah dari izin eksploitasi alam yang tidak ramah.
Bukankah semua izin pemerintah yang punya kuasa? Jadi kalau kemudian bencana datang, itulah harga yang harus dibayar.
Semua orang tanpa kecuali turut membayarnya.
Kerugian atas bencana tersebut, jauh lebih besar dari kompesasi yang didapat dari eksploitasi.
Hitung saja, semua jalan jadi rusak, pun jembatan, bangunan dan perumahan warga, tak terhitung kerugiannya. Padahal, kompensasi eksploitasi alam, hanya dinikmati segelintir orang.
Kebudayaan Banjar, memiliki ungkapan yang sangat kritis terhadap situasi sekarang ini. “Panyakit Dipaulah”, itulah ungkapan tajam yang sering disampaikan.
Kalau berbuah masalah, itulah buah dan hasil dari apa yang sudah diperbuat dengan sengaja. Artinya, mustahil para pemimpin yang pintar-pintar dengan segudang pengalaman, tidak mengerti bahwa eksploitasi pasti berbuah bencana.
Sebab mengerti, maka itulah yang dinamakan “Panyakit Dipaulah”.
Izin yang sengaja diterbitkan, pengawasan yang lemah, audit lingkungan yang tak kunjung terjadi, dokumen AMDAL yang tertutup dan sekedar menjadi syarat adminsitrasi, semua itulah yang disebut “panyakit dipaulah”.
Setelah “dipaulah”, barulah menjadi arena politik pencitraan. Semua petinggi datang dengan sembako dan uang tunai, tapi tidak berani memutus sebab musababnya.
Maka bencana, besar kemungkinan akan berulang, dan dimanfatkan menjadi arena pencitraan, termasuk oleh para pemimpin yang “mampaulah” bencana itu datang.
Santunan Rp 200.000,- per KK, mungkin sedikit membuat tersenyum, tapi yakinlah sama sekali tidak menyelasikan masalah. Sahibar “mahimungi” mungkin iya, tapi potensi bencana berulang, tak terhindarkan, bila penyebabnya tidak diatasi.
Baca juga : 2 Tokoh Banua Resah Pada Kerusakan Alam
Tugas pemimpin, mestinya menyelesaikan persoalan dari akarnya, mencari sebab musabab datangnya bencana, dan menyelesaikan secara substansial, bukan sahibar dan sekedarnya saja.
Sebab hal ini “panyakit dipaulah”, maka mau tidak mau, pemerintah haruslah bertanggungjawab, termasuk atas penderitaan warga yang tidak berdosa dan tidak terlibat sedikit pun dari kerusakan ekologi ini.
( juna )
