Banjarmasin, WartaSugesti.com – Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang tidak hanya bersumber dari persoalan ekonomi, ketimpangan sosial, dan dinamika geopolitik global, tetapi juga dari pertarungan kepentingan politik, ekonomi, dan informasi yang semakin kompleks.
Dalam situasi demikian, persatuan nasional, stabilitas pemerintahan, dan kedewasaan demokrasi menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan bangsa.
Demikian diungkapkan Dr. H. Ahmad Yunani, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Dikatakan, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki legitimasi konstitusional yang harus dihormati sebagai bagian dari sistem demokrasi Indonesia.
Menghormati pemerintahan yang sah bukan berarti meniadakan kritik, melainkan memastikan bahwa setiap perbedaan pandangan disampaikan melalui mekanisme demokratis, berdasarkan fakta, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Dalam kehidupan politik, kita perlu memahami bahwa tidak semua informasi yang beredar merupakan kebenaran. Propaganda, manipulasi opini, disinformasi, dan pembentukan persepsi publik dapat digunakan oleh berbagai kelompok untuk memengaruhi arah kebijakan maupun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” kata Yunani, Minggu (8/11/2026).
Disebutkan, kepentingan kelompok ekonomi yang kuat, jaringan korupsi, praktik perburuan rente, dan pengaruh oligarki merupakan persoalan yang perlu diawasi secara serius.
Demikian pula kemungkinan adanya pengaruh kepentingan asing dalam dinamika ekonomi-politik nasional.
Namun, tuduhan mengenai keterlibatan kelompok tertentu dalam upaya melemahkan pemerintah harus dibuktikan melalui informasi yang kredibel, bukan sekadar prasangka atau narasi politik.
Bangsa yang kuat bukanlah Bangsa yang bebas dari perbedaan pendapat, melainkan Bangsa yang mampu mengelola perbedaan tanpa kehilangan persatuan dan tujuan nasionalnya.
Baca juga : Penyadapan Ilegal, Menteri Yusril Sebut Ada Peluang Periksa Mantan Presiden
Dalam perspektif ekonomi politik, kekuasaan dan sumber daya ekonomi memiliki hubungan yang erat.
Kebijakan publik dapat menjadi arena persaingan antara kepentingan masyarakat luas dan kepentingan kelompok tertentu.
Karena itu, setiap kebijakan pemerintah perlu dinilai berdasarkan manfaatnya bagi rakyat, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang mendukung atau menentangnya.
Kita harus mampu membedakan antara kritik yang konstruktif, pengawasan publik yang sah, dan penyebaran informasi yang sengaja dimanipulasi untuk menciptakan keresahan.
“Kritik yang sehat menawarkan argumentasi, bukti, dan alternatif penyelesaian. Sebaliknya, propaganda sering memanfaatkan emosi, ketakutan, kebencian, serta informasi yang tidak utuh untuk membentuk persepsi masyarakat,” tegas Yunani.
Namun, Yunani menyatakan, sikap kritis juga harus berlaku terhadap pemerintah.
Tidak setiap kritik merupakan propaganda, tidak setiap demonstrasi merupakan ancaman stabilitas, dan tidak setiap perbedaan pandangan mencerminkan kepentingan asing.
Justru demokrasi akan semakin kuat apabila pemerintah terbuka terhadap kritik, sementara masyarakat bertanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi.
Sementara itu, Yunani mengingatkan, Akademisi tidak boleh kehilangan independensi keilmuannya karena tekanan kekuasaan, kepentingan ekonomi, maupun pertarungan kelompok politik.
Setiap persoalan harus dianalisis secara objektif berdasarkan data, teori, dan fakta empiris.
“Mahasiswa sebagai kekuatan intelektual muda juga perlu memiliki kemampuan literasi politik, literasi digital, dan pemahaman ekonomi politik yang memadai,” Yunani menambahkan.
Menurut Yunani, Mahasiswa tidak seharusnya mudah terbawa arus informasi yang belum terverifikasi.
Sebaliknya, mereka harus mampu menguji sumber informasi, memahami konteks persoalan, dan mengidentifikasi kepentingan di balik suatu narasi.
Gerakan mahasiswa memiliki sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Independensi dan daya kritis tersebut harus tetap dijaga agar gerakan intelektual tidak kehilangan orientasi pada kepentingan masyarakat.
Mahasiswa harus menjadi kekuatan moral dan intelektual bangsa, bukan sekadar pengikut opini, pembela kekuasaan tanpa kritik, ataupun alat kepentingan kelompok tertentu.
Di tengah persaingan geopolitik global, Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan politik dan kemandirian ekonominya.
Hubungan internasional, investasi asing, perdagangan global, dan kerja sama pembangunan merupakan bagian penting dari perekonomian modern.
Namun, seluruh kerja sama tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional.
Kita perlu mewaspadai praktik ekonomi yang menciptakan ketergantungan berlebihan, penguasaan sumber daya yang tidak adil, maupun tekanan eksternal yang berpotensi mempersempit ruang pengambilan kebijakan nasional.
Pada saat yang sama, kewaspadaan terhadap pengaruh asing tidak boleh berkembang menjadi tuduhan tanpa bukti terhadap pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda.
Kedaulatan nasional justru diperkuat melalui institusi yang transparan, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, peningkatan daya saing ekonomi, serta kebijakan publik yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Disisi lain, Yunani menyatakan, stabilitas politik merupakan salah satu prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi.
Ketidakpastian yang berkepanjangan dapat memengaruhi kepercayaan investor, kegiatan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, stabilitas yang berkelanjutan tidak cukup dibangun melalui dukungan politik.
Stabilitas harus ditopang oleh keadilan sosial, kepastian hukum, pemerintahan yang akuntabel, dan kepercayaan masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat tata kelola, memastikan kebijakan memberikan manfaat nyata, dan menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi serta praktik ekonomi yang merugikan kepentingan publik.
Masyarakat pun perlu menjaga ruang demokrasi agar tidak terjebak dalam polarisasi yang mengorbankan persaudaraan kebangsaan.
Persatuan bukan berarti menyeragamkan pandangan.
Persatuan berarti menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok, sekaligus menghormati hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.
Yunani menambahkan, Indonesia membutuhkan nasionalisme yang tidak hanya bersemangat, tetapi juga cerdas, rasional, dan berlandaskan nilai-nilai konstitusi.
Menghormati pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemerintahan yang sah merupakan bagian dari penghormatan terhadap proses k dan konstitusi.
Pada saat yang sama, pengawasan publik dan kritik berbasis fakta tetap diperlukan untuk memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan amanat rakyat.
Akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa perlu memperkuat literasi politik, menjaga persatuan, serta menolak disinformasi dan manipulasi opini dari pihak mana pun.
Jangan sampai perbedaan pandangan dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat.
Jangan pula isu kepentingan asing, oligarki, atau propaganda dijadikan alasan untuk mengabaikan kritik yang sah.
Kekuatan Indonesia terletak pada persatuan rakyatnya, kedaulatan negaranya, kualitas demokrasinya, dan kemampuan seluruh elemen bangsa untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.
“Pada akhirnya, yang harus kita jaga bukan sekadar keberlangsungan suatu pemerintahan, melainkan keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tegaknya konstitusi, serta terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat,” Yunani memberikan pandangan.
Katanya, persatuan harus diperkuat, propaganda harus dilawan dengan kebenaran, dan kekuasaan harus senantiasa dikawal dengan akal sehat serta tanggung jawab kebangsaan.
