WartaSugesti.com // Surabaya – Baihaki Akbar, SE., S.H., selaku Ketua Umum (Ketum) Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyoroti dugaan kurang transparans pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang masih terjadi di beberapa sekolah.
Baihaki Akbar menyampaikan hal itu saat audiensi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Baihaki Akbar mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan dari masyarakat mengenai indikasi penyalahgunaan dana BOS di beberapa sekolah.
Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan siswa justru tidak dikelola dengan transparan, sehingga berpotensi merugikan peserta didik dan wali murid.
Lebih lanjut, Baihaki menyoroti praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang masih terjadi di beberapa sekolah.
Regulasi sudah melarang sekolah untuk mewajibkan siswa membeli buku tambahan yang tidak termasuk dalam kurikulum resmi.
“Kami meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk tidak ragu menindak tegas oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan menjual LKS secara paksa kepada siswa. Jika terbukti ada praktik seperti ini, maka pejabat atau guru yang terlibat harus diberi sanksi tegas, bahkan diberhentikan jika perlu,” tegas Baihaki.
Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang diwakili oleh Sekretaris Dinas (Sekdis), Putri, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.
“Kami akan terus memastikan bahwa dana BOS dikelola secara transparan sesuai aturan yang berlaku. Jika ada temuan penyimpangan, kami siap mengambil langkah tegas,” ujar Putri.
Selain membahas transparansi dana pendidikan, audiensi ini juga menyoroti isu penting lainnya, yaitu pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.
Baihaki Akbar menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa, tanpa ada tekanan atau intimidasi dari teman sebaya maupun pihak lain.
“Kami ingin semua sekolah di Surabaya menjadi tempat yang aman dan ramah bagi siswa. Jika ada kasus perundungan, kami mendorong siswa dan orang tua untuk segera melapor agar bisa ditangani dengan cepat dan tepat,” kata Putri menanggapi keluhan AMI.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana pendidikan.
AMI berjanji akan terus mengawal kebijakan pendidikan di Surabaya agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas.
“Kami tidak ingin hanya sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga memastikan ada tindak lanjut nyata dari pertemuan ini. Pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan sistem yang bersih, transparan, dan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak kita,” pungkas Baihaki. (spam)
