WartaSugesti.com // Bangkalan – Rokok ilegal, secara nyata banyak membantu kebutuhan ekonomi para pengecer di pinggir jalan. Keuntungan finansial yang besar, meski menurut pemerintah tidak sah, nyatanya mampu menopang kehidupan masyarakat kelas bawah.
Namun, penting untuk dipahami bahwa tindakan menjual rokok_ilegal eceran, yang notabene menghindari pembayaran cukai dan pajak, menurut ahli, melanggar hukum dan memiliki konsekuensi yang serius bagi individu yang terlibat.
Harga rokok ilegal yang jauh lebih murah membuatnya laku keras di pasaran, terutama di daerah-daerah yang “sulit terjangkau” oleh penegakan hukum.
Penjualan rokok ilegal adalah tindak pidana. Pelanggar dapat dikenakan hukuman pidana penjara (1 hingga 5 tahun) dan/atau denda (minimal 2 kali nilai cukai dan maksimal 10 kali nilai cukai) berdasarkan Undang-Undang tentang Cukai.
Sanksi ini tertuang dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, berbunyi sebagai berikut:
“Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.”
Penindakan dilakukan bersama oleh Bea Cukai, Kepolisian, dan Satpol PP.
Baca juga : Polisi Sikat Peredaran Miras di Surabaya
Akibat beredarnya rokok ilegal, menurut pendapat ahli, terjadi kerugian Negara: Negara kehilangan potensi pendapatan dari cukai dan pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, kesehatan, dan pendidikan.
Selain itu, rokok ilegal katanya, merugikan industri rokok legal yang taat aturan, menyebabkan anjloknya penjualan mereka.
Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di Indonesia, baik produksi dalam negeri maupun impor, yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di bidang cukai.
Ciri-ciri utama rokok ilegal meliputi:
- Rokok Polos (tanpa pita cukai) adalah Rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Pita Cukai Palsu, yaitu Rokok yang dilekati dengan pita cukai yang tidak asli atau dipalsukan.
- Pita Cukai Bekas, mengacu kepada Rokok yang menggunakan pita cukai yang sudah pernah digunakan pada produk lain.
- Pita Cukai Salah Peruntukan, pada kasus Rokok yang dilekati dengan pita cukai asli, tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi produknya (misalnya, peruntukan jenis rokok, jumlah batang, atau personalisasi perusahaan yang berbeda).
Pemerintah harus lebih gencar melakukan sosialisasi secara kepada masyarakat dan pedagang tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari rokok ilegal.
Mendorong peran aktif masyarakat untuk menolak membeli dan mengedarkan rokok_ilegal, serta melaporkan indikasi peredaran rokok_ilegal kepada pihak berwenang terdekat
Sementara itu, pedagang rokok_ilegal eceran yang menjadi tulang punggung keluarga, harus diberikan solusi yang baik.
“Jika dilarang berjualan rokok lalu kerja apa,” ketus pedagang eceran sambil layani pembeli. (Spam)
