WartaSugesti.com // Pamekasan – Kang Dedi Mulyadi (KDM), Belakangan ini, Indonesia dihebohkan dengan berbagai macam gebrakan anak bungsu dari sembilan bersaudara putra dari pensiunan Tentara Prajurit.
Gubernur Jawa Barat periode 2024-2029 Kang Dedi Mulyadi yang sebelumnya pernah menjabat wakil bupati Purwakarta 2008-2018.
Ia lahir di kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kab. Subang Jabar.
Sosok yang dikenal drngan nama Kang Dedi ini sangatlah gigih dan konsisten untuk mewujudkan pembangunan berbasis kearifan lokal.
Hal ini bisa dilihat warisan kebijakan yang ia rumuskan sejak menjabat sebagai wakil bupati Purwakarta, seperti halnya Purwakarta Istimewa, Revitalisasi Sungai Cipali, Gerakan Tatanen di Lembur, dan Festifal Budaya Kolosal.
Sosok Kang Dedi lagi-lagi merumuskan kebijakannya sebagai Gubernur Jabar “Jabar Sunda, Jawa Barat Kembali Ke Khittah Budaya” seperti Jabar Sunda Revitalisasi Budaya Lokal, Swaswmbada Pangan dan Pertanian Organik “Gerakan Impor Adalah Penghianatan”, Konservasi Alam Dan Penolakan Tambang Ilegal, Ekonomi Kerakyatan Berbasis Syariah, Pendidikan Berbasis Budaya dan Lingkungan.
Baca juga : BNPM Hadiri Halal Bihalal IKAMA
Realitas kepemimpinan KDM secara kultural tidak lain untuk mengembalikan budaya Sunda yang telah digerus oleh arusnya modernisasi.
KDM mencoba merumuskan kebijakan yang pro Sunda, namun dengan gaya kepemimpinan yang kultural, kearifan lokal dan sedikit konservatif ini tidak sejalan dengan gaya kepemimpinan yang modern dan berorientasi global sebagaimana yang telah diterapkan oleh gubernur sebelumnya Ridwan Kamil.
Ditambah lagi KDM mengemas dengan pola kepemimpinan yang sering kali blak-blakan dan sering kali kontroversi dengan pernyataan anti modernisasi sehingga menyinggung kelompok tertentu.
Setidaknya ada 3 tantangan yang harus dihadapi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam 5 tahun ke depan :
1. Dinamika politik
Baru saja dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, KDM langsung bikin gebrakan yang cukup menyedot perhatian publik, diantaranya penghentian tambang ilegal, narasi Sunda dan barak militer serta pernyataan yang membikin DPRD Jabar angkat bicara.
a. Faktanya KDM tidak didukung partai besar, hanya didukung partai garuda dan ormas, sehingga koalisi politik di Jabar menjadi tantangan.
b. Politik identitas Sunda memicu polarisasi masyarakat.
2. Ketimpangan Wilayah
Realitas politik dan penerapan kebijakan KDM jelas jelas anti impor, melarang kegiatan industrialisasi besar-besaran apalagi statusnya ilegal.
Di Jawa Barat ada wilayah utara dan wilayah selatan. Wilayah utara (maju dan industrialisasi) sedangkan wilayah selatan (agraris atau tertinggal).
Kenyataannya kebijakan KDM fokus pada selatan sehingga utara tertinggal dianggap mengabaikan pertumbuhan ekonomi bagi wilayah urban.
Seyogyanya kebijakan ini berimbang dan memperhatikan dan memastikan segala aktivitas membangunan sesuai aturan dan tidak merusak kearifan lokal.
3. Konflik dengan Kebijakan Nasional
KDM gigih dan konsisten dalam menolak industrialisasi dan impor pangan berpotensi bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Maka sekai lagi saya berpandangan KDM adalah Gubernur Jabar yang unik dan disruptif.
Ia sangatlah gigih dan konsisten sehingga ia mencerminkan pola kepemimpinan yang memadukan jiwa aktivisme dan jiwa politisi lokal. Tetapi tantangan yang harus dihadapi harus berhadapan dengan kompleksitas politik, ekonomi dan dinamika sosial Jawa Barat yang butuh solusi multidimensi.
KDM harus lebih serius lagi membangun koalisi, manajemen konflik dan mengubah narasi kultural menjadi kebijakan inklusif. (Afif)
