WartaSugesti.com // Jakarta – Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (BULOG) Achmad Rizal Ramdhani menjelaskan, keterbatasan penguasaan stok oleh pemerintah menjadi faktor utama dalam efektivitas pengendalian harga beras.
Stok beras nasional melimpah tetapi harga pasar tak kunjung turun.
Perum Badan Urusan Logistik mengungkapkan bahwa kepemilikan terbesar berada pada pelaku usaha swasta.
Pemerintah sendiri hanya memegang sekitar 4 juta ton, atau sekitar 8 persen dari total produksi nasional yang diperkirakan mencapai 35 juta ton.
“Dengan porsi hanya 8 persen, ruang gerak intervensi pemerintah memang terbatas. Namun BULOG memastikan setiap butir beras yang kami kelola digunakan secara strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.
Dirut Badan Urusan Logistik menambahkan bahwa Walaupun hanya menguasai sekitar 8% dari produksi nasional tapi BULOG adalah badan usaha dengan pemilik stok beras terbesar di Indonesia dan jaringan distribusi terluas hingga pelosok daerah, melalui pasar tradisional, ritel modern, outlet Rumah Pangan Kita (RPK), dan mitra distribusi lainnya.
Baca juga : Bulog Bojonegoro Gagal Serap Gabah Petani Stok Beras Terancam
Badan Urusan Logistik sangat yakin dapat melakukan intervensi pasar untuk melakukan stabilisasi harga apabila gejolak harga tidak stabil.
Hingga pertengahan Agustus 2025, BULOG telah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh provinsi melalui operasi pasar, pasar tradisional, dan jaringan ritel modern.
Upaya ini dilakukan secara masif untuk menekan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Badan Urusan Logistik juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pangan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga, khususnya menjelang periode konsumsi tinggi. (spam)
