INDRAMAYU, WartaSugesti.com — Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Kroya, Kabupaten Indramayu, turun tangan memediasi konflik antara pemilik peternakan ayam petelur dan warga Blok Pilang, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kamis (12/11/2026).
Langkah tegas ini diambil menyusul gelombang protes masyarakat yang mengeluhkan bau menyengat serta ledakan populasi lalat akibat aktivitas kandang tersebut.
Mediasi yang berlangsung di Aula Kecamatan Kroya itu dipimpin langsung oleh Camat Kroya, Iing Kuswara, S.STP., M.Si.
Turut hadir Kepala Desa Sukamelang H. Masduki, S.H., Danramil 1617 Gabuswetan Kapten Sudiyanto, jajaran Satpol PP Kecamatan Kroya, pemilik usaha peternakan, serta perwakilan warga yang melayangkan keberatan.
Dalam forum tersebut, perwakilan warga membeberkan bahwa jarak kandang yang terlalu dekat dengan permukiman telah merusak kenyamanan hidup warga sehari-hari. Bau kotoran ayam dirasakan kian pekat saat musim kemarau maupun seusai diguyur hujan, hingga merangsek masuk ke dalam rumah-rumah warga.
Nasikin, selaku perwakilan warga, menegaskan bahwa masyarakat tidak berniat mematikan usaha warga lain.
Kendati demikian, warga menuntut agar hak atas lingkungan hidup yang sehat tidak dikorbankan demi kepentingan bisnis sepihak.
“Kami bukan antiusaha. Kami hanya meminta lingkungan kami tetap sehat. Anak-anak kami sering terganggu oleh lalat dan bau tidak sedap. Kami berharap kandang ini ditertibkan, bahkan kalau perlu dipindahkan, karena lokasinya sudah terlalu dekat dengan rumah warga,” ujar Nasikin.
Selain masalah dampak lingkungan, persoalan legalitas formal dan kesesuaian tata ruang turut menjadi sorotan tajam.
Berdasarkan ketentuan zonasi pemanfaatan ruang, kegiatan perikanan dan peternakan di dalam kawasan pertanian dipersyaratkan memiliki skala tertentu, dilarang berdiri di atas lahan beririgasi teknis, serta wajib mengantongi pertimbangan teknis serta izin resmi dari instansi berwenang.
Menanggapi desakan tersebut, pemilik peternakan ayam petelur, Cumini, menunjukkan itikad baik dengan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada warga dan menyatakan kesiapannya untuk berbenah.
“Saya mohon maaf apabila usaha saya mengganggu warga. Saya siap berbenah, melengkapi perizinan, memperbaiki pengelolaan kandang, dan menjalin komunikasi dengan masyarakat. Saya juga ingin usaha ini tetap berjalan dengan baik tanpa merugikan tetangga,” ungkap Cumini.
Setelah melalui diskusi panjang dan alot, mediasi tersebut akhirnya menghasilkan empat poin kesepakatan mutlak yang wajib dipatuhi oleh pihak pengelola peternakan:
1. Legalitas dan Perizinan: Pemilik kandang diberi tenggat waktu untuk segera merampungkan seluruh dokumen perizinan usaha serta persyaratan lingkungan sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku.
2. Mitigasi Dampak Lingkungan: Pengelola wajib mereformasi sistem pengelolaan limbah secara berkala, mulai dari pembersihan kotoran ayam secara rutin, pemanfaatan cairan probiotik penetral bau, pemasangan jaring atau paranet pengendali lalat, hingga normalisasi saluran air di sekitar lokasi kandang.
3. Moratorium Penambahan Populasi: Pemilik dilarang keras menambah populasi ayam sebelum seluruh dokumen perizinan sah dikantongi dan aspek pengelolaan lingkungannya dinyatakan lolos verifikasi oleh instansi teknis terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.
4. Ancaman Sanksi Operasional: Apabila di kemudian hari kesepakatan ini dilanggar atau tidak diindahkan, Pemcam Kroya tidak segan merekomendasikan penghentian sementara operasional kandang kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Melalui forum musyawarah ini, Pemcam Kroya berharap tercipta solusi win-win solution yang mengakomodasi kepentingan ekonomi pelaku usaha sekaligus memulihkan hak ekologis masyarakat.
Pemerintah kecamatan juga berkomitmen untuk mengawal ketat implementasi kesepakatan tersebut di lapangan agar tuntas secara tuntas dan berkelanjutan.
