WartaSugesti.com | OKI – Wartawan Media Online di Kabupaten OKI merasa tidak nyaman dengan sikap oknum pegawai Kecamatan Pedamaran. Pihak Kecamatan telah melecehkan profesi Jurnalis karena mengembalikan kwitansi secara tidak utuh.
“Kwitansi proposal itu tidak kembali utuh,” ungkap seorang awak media.
“Seolah-olah menginjak-injak para media. Gimana nanti masyarakat mau ada urusan? Media aja lagi begitu, apalagi masyarakat,” tambahnya.
Peristiwa bermula ketika awak media menanyakan kwitansi proposal yang telah diajukan kepada pihak kecamatan, kepada Tugiok, seorang pejabat di Kantor Camat, melalui pesan WhatsApp.
Media menanyakan anggaran publikasi untuk kegiatan perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Kecamatan Pedamaran, OKI.
Melalui pesa Whatsapp, Tugiok menjawab, dia menyatakan bahwa tidak ada dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut.
“Anggaran dibalik kemeriahan HUT ke-79 RI tidak ada dananya,” demikian jawaban tertulis Tugiok.
Demi mengetahui jawaban Tugiok tersebut, awak media kemudian menanyakan kembali mengenai keberadaan kwitansi pada proposal yang telah diajukan sebelumnya.
“Saya titipkan kepada Ria,” jawab Tugiok lagi.
Saat pengambilan kwitansi Proposal di kantor camat tersebutlah terjadi insiden itu, kwitansi dikembalikan begitu saja tanpa map, padahal ini adalah urusan resmi. Yang kemudian membuat awak media tersinggung.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di Kecamatan Pedamaran kabupaten Oki.
Mengapa kecamatan tidak menganggarkan biaya publikasi?
Bukankah seharusnya, media dan pemerintah kecamatan bisa menjalin kemitraan?
Awak media merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil oleh oknum pegawai kantor camat itu
Kejadian ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, yang mungkin akan menghadapi kesulitan serupa jika ingin mengurus berbagai keperluan di kantor camat.
Pihak Kecamatan Pedamaran, kabupaten Oki belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden ini.
Namun, diharapkan pihak terkait dapat segera menyelidiki dan menyelesaikan persoalan ini secara transparan dan adil.
Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan terselenggaranya proses pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(Rizal)
Tim Redaksi