BANDUNG, WartaSugesti.com – Heri Prastiawan, yang dikenal sebagai Heri Pras, telah memenuhi undangan klarifikasi Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Barat terkait laporan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 KUHP.
Klarifikasi berlangsung pada Jumat (20/11/2026), mulai sekitar pukul 15.00 WIB hingga Sabtu (21/11/2026) pukul 00.00 WIB. Selama kurang lebih sembilan jam, Heri Pras menjawab sekitar 55 pertanyaan yang diajukan penyelidik.
Perkara tersebut berkaitan dengan konten YouTube Heri Pras yang memuat kritik terhadap sejumlah pernyataan dan pandangan tokoh agama, termasuk Ustaz Adi Hidayat (UAH).
Proses hukum ini mendapat perhatian serius dari Tim Kuasa Hukum PUSAKA (Pembela Ummat, PerSAudaraan, dan KeAdilan). Empat advokat yang disampaikan dalam rilis ini adalah:
1. Muadz Masyadi, S.H.
2. Harmoko, S.H.
3. Ahsan Pasinringi, S.H., M.H., CPM., CPLL., CTLC.
4. Fajar I Irawan, S.H.
Tim PUSAKA menegaskan komitmennya untuk mengawal perkara tersebut secara profesional, objektif, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Menurut pandangan hukum tim, setiap pernyataan yang dipersoalkan harus diperiksa dalam konteks keseluruhan konten, termasuk tujuan pembuatannya, sasaran kritik, dan unsur tindak pidana yang disangkakan.
“Klien kami telah menunjukkan sikap kooperatif dengan memenuhi undangan klarifikasi dan memberikan keterangan kepada penyelidik. Kami menghormati proses hukum yang berjalan, namun penegakan hukum harus tetap mengedepankan objektivitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara,” demikian sikap hukum Tim PUSAKA.
PUSAKA: Kritik terhadap Tokoh Tidak Otomatis Menjadi Tindak Pidana
Tim Kuasa Hukum PUSAKA menilai bahwa kritik terhadap pendapat, pandangan, maupun pernyataan tokoh publik harus dibedakan secara tegas dari tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Menurut tim, penggunaan ungkapan yang keras dalam sebuah kritik tetap harus dinilai berdasarkan konteks, maksud, sasaran, dan akibat yang disyaratkan oleh ketentuan pidana yang diterapkan.
Tim PUSAKA juga menyoroti pentingnya penerapan Pasal 243 KUHP berdasarkan rumusan yang berlaku setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Penerapan hukum pidana tidak boleh dilakukan melalui penafsiran yang memperluas unsur delik di luar ketentuan undang-undang. Setiap unsur harus dibuktikan secara cermat, termasuk apabila undang-undang mensyaratkan timbulnya akibat tertentu dan hubungan sebab-akibat dengan perbuatan yang dipersoalkan,” tegas Tim PUSAKA.
Heri Pras Tegaskan Tujuan Edukasi dan Kesediaan Bertabayyun
Baca juga : Anti Tawuran, Pencak Silat Sugesti Surabaya Terima Les Privat
Dalam keterangannya kepada penyelidik, Heri Pras menjelaskan bahwa dirinya membuat dan mengunggah konten atas inisiatif pribadi.
Ia menyampaikan bahwa kanal YouTube tersebut digunakan sebagai sarana edukasi, penyampaian pendapat, serta kritik terhadap berbagai pandangan yang menurut penilaiannya perlu dikaji kembali.
Heri Pras juga menyatakan kesediaannya untuk melakukan tabayyun atau klarifikasi secara terbuka dengan pihak yang dikritiknya, termasuk Ustaz Adi Hidayat.
Menurut keterangannya, ajakan klarifikasi tersebut dimaksudkan untuk menguji berbagai pernyataan dan klaim yang menjadi pokok perbedaan pendapat.
Tim PUSAKA memandang bahwa keterangan mengenai tujuan pembuatan konten dan kesediaan berdialog merupakan bagian penting yang harus dipertimbangkan secara utuh oleh penyelidik.
Hormati Kepolisian, PUSAKA Minta Penyelidikan Berpedoman pada Asas Legalitas
Tim PUSAKA menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghalangi proses hukum maupun mengurangi kewenangan penyelidik.
Sebaliknya, tim berharap seluruh proses berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.
“Penegakan hukum harus memberikan perlindungan yang seimbang, baik terhadap pihak yang merasa dirugikan maupun terhadap warga negara yang sedang menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat. Asas praduga tidak bersalah dan asas legalitas harus menjadi landasan dalam setiap tahapan pemeriksaan,” demikian penegasan Tim PUSAKA.
Tim juga mengingatkan bahwa keberadaan laporan polisi tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadinya tindak pidana. Penilaian tersebut harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan terpenuhinya seluruh unsur ketentuan pidana.
Tim Advokat PUSAKA Siapkan Langkah Hukum Lanjutan
Setelah proses klarifikasi, Tim Kuasa Hukum PUSAKA akan melakukan evaluasi terhadap keterangan yang telah disampaikan Heri Pras serta menyiapkan langkah hukum yang diperlukan.
Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penyampaian pendapat hukum tertulis kepada Ditressiber Polda Jawa Barat untuk memberikan analisis mengenai penerapan Pasal 243 KUHP terhadap peristiwa yang dilaporkan.
Tim PUSAKA berharap penyelidik dapat menilai perkara ini secara menyeluruh dan tidak melanjutkan penanganannya ke tahap penyidikan apabila unsur tindak pidana tidak ditemukan.
“Bagi kami, pendampingan hukum bukan semata-mata membela seseorang yang sedang menghadapi laporan polisi, melainkan memastikan agar hukum ditegakkan secara adil, proporsional, dan tidak digunakan di luar batas yang ditentukan undang-undang,” demikian sikap bersama Tim Kuasa Hukum PUSAKA.
Hingga berita ini disusun, perkara masih berada pada tahap penyelidikan dan belum terdapat informasi mengenai penetapan Heri Pras sebagai tersangka.
TIM KUASA HUKUM PUSAKA
Pembela Ummat, PerSAudaraan, dan KeAdilan
Bandung, 21 November 2026







