WartaSugesti.com // Tulungagung – Keputusan Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur tentang larangan mengadakan kegiatan wisuda atau purnawiyata bagi SMA/SMK di tahun 2025 banyak menuai kritik dari warganet. (Rabu, 11-03-2025)
Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.1.5/1506/101.5/2025 yang ditandatangani pada 6 Maret 2025, banyak membuat warganet yang rata-rata siswa SMA/SMK kecewa terhadap keputusan tersebut.
Kapala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, mengatakan bahwa kegiatan wisuda atau purnawiyata merupakan momen kebahagian siswa yang boleh dilakukan tanpa memberatkan pihak manapun membuat dilema bagi beberapa sekolah yang ada di wilayah Jawa Timur.
Bagaimana tidak?, momen wisuda atau purnawiyata yang ditunggu-tunggu sebagian besar siswa untuk mengenang momen-momen bahagia seolah ditiadakan lagi.
Beberapa warganet yang rata-rata pelajar SMA/SMK berkomentar di akun Tiktok @wartasugesti.biro Tulunggagung merasa kecewa terhadap kebijakan larangan adanya wisuda dan purnawiyata.
Banyak yang memilih, sebaiknya Dindik Jatim melarang sekolah untuk menarik sumbangan partisipasi saja, dari pada melarang wisuda.
“Mending larangan partisipasi, bayar-bayar sekolah untuk negeri dari pada wisuda 3 tahun sekali,” ujar salah satu warganet tiktok @Ju**** (nama disamarkan untuk menjaga keamanan akun)
Kekecewaan diungkapkan karena banyaknya persiapan yang sudah dilakukan sebagian besar siswa untuk menanti wisuda dan purnawiyata.
Lebih lanjut, salah satu orang tua yang anaknya juga berkomentar tidak merasakan keberatan jika tetap diadakan wisuda dan purnawiyata.
“Jangan buat keputusan sepihak, anak saya kelas 12 mau lulus tahun ini. Dan saya nggak keberatan dengan wisuda, biar ada kenangan waktu sekolah,” ucap akun tiktok @suk********.
Ada juga yang mengeluhkan study tour yang sudah dilarang, ditambah lagi dengan wisuda dan purnawiyata.
“Study tour sudah dilarang, sekarang wisuda dilarang juga nasib kelulusan 2025,” keluh akun lainnya.
Para siswa dan orang tua yang anaknya bersekolah SMA/SMK di Jawa Timur berharap agar Dinas Pendidikan Jatim mempertimbangkan lagi adanya kebijakan yang sudah dibuatnya. (Eks)
