WartaSugesti.com | Surabaya – Ahmad Muhdlor dianggap sudah tidak kooperatif terhadap proses pemeriksaan dirinya. Maka Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (DPP AMI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Bupati Sidoarjo, sebagai tersangka kasus pemotongan insentif dana ASN di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap bupati Sidoarjo, karena ada indikasi perbuatan obstruction of justice atau perintangan penanganan perkara, dalam jumpa persnya, Sabtu (04/05/2024).
Demi Keselamatan Bangsa, AMI Dukung TNI Polri Tumpas OPM
Baihaki Akbar juga meminta pada KPK untuk memproses semua oknum yang diduga juga ikut melakukan perintangan penyidikan. Diantaranya tim medis di RSUD Sidoarjo Barat serta tim kuasa hukum tersangka.
Seperti yang diketahui dokter pun sudah menyatakan ada kesalahan pada penulisan surat, karena itu mereka harus diperiksa. Lalu isi surat pengacara bupati ke KPK juga tidak jelas alasannya bupati tidak menghadiri panggilan KPK yang kedua.
“Saya kira itu sudah masuk unsur Obstruction of justice-nya,” kata Baihaki.
Karena itu Baihaki Akbar meminta kepada KPK untuk tidak melempem dan tebang pilih, terkait ketidakhadiran Ahmad Muhdlor Ali untuk memenuhi panggilan KPK itu sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga anti rasuah.
“Kami kecewa dan prihatin atas tindakan yang dilakukan Ahmad Muhdlor Ali melalui kuasa hukumnya. Pada awal ia sudah berjanji akan menghormati proses hukum yang berjalan, tetapi pada kenyataannya hari ini di panggilan ke dua ia tidak hadir,” jelas Baihaki.
Melihat kejadian-kejadian tersebut, maka Aliansi Madura Indonesia (AMI) menurut ketuanya, sepakat akan terus mengawal proses penegakan hukum ini sampai tuntas.(spam)
